Syarat dan Ketentuan Permintaan Sertifikat Elektronik

1. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP ybs

2.  SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir dan asli BPS/Tanda Terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

3.    Menunjukkan asli dan menyerahkan fc. e-KTP dan KK pengurus ybs

4.    Softcopy pas foto pengurus terbaru

Jika pengurus adalah WNA

Menunjukkan asli dan menyerahkan fc. Paspor, KITAS, dan KITAP

Jika nama pengurus tidak tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan

a.    Menunjukkan asli dan menyerahkan fc. Surat Pengangkatan Pengurus ybs; dan

b.    Akta Pendirian atau penunjukan BUT

1	Surat Permintaan Sertifikat Elektronik + cap
2	Surat Pernyataan Persetujuan + materai + cap
3	Softcopy pas foto Direktur terbaru (dalam CD bukan Flashdisk)
4	SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir (Asli dan Fotokopi)
5	Tanda Terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan (Asli dan Fotokopi)
6	e-KTP (Asli dan Fotokopi)
7	Kartu Keluarga (Asli dan Fotokopi)
8	Pengurus yang datang = pengurus yang di foto = pengurus yang tandatangan serta nama pengurus tersebut tertera di (lampiran V SPT Tahunan 2015)
9	membawa Pasword lama Nomor Seri Faktur Pajak

 

1. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP cabang ybs

2.   Menunjukkan dan menyampaikan fc. Surat penunjukkan dari pengurus pusat PKP cabang tsb

3. Menyampaikan fc. SPT Badan pusatnya tahun pajak terakhir dan fc. BPS/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

4.    Menunjukkan asli dan menyerahkan fc. e-KTP dan KK pengurus cabang ybs

5.  Softcopy pas foto pengurus PKP cabang terbaru

Jika pengurus adalah WNA

Menunjukkan asli dan menyerahkan fc. Paspor, KITAS, dan KITAP

Jika nama pengurus tidak tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan

a.    Menunjukkan asli dan menyerahkan fc. Surat Pengangkatan Pengurus ybs; dan

b.    Akta Pendirian atau penunjukan BUT

   Pengurus pusat PKP cabang dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik bagi PKP cabang tsb

1. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP KSO.

2.    Menunjukkan dan menyampaikan fc. akta KSO tsb.

3.    Menyampaikan fc. SPT Badan seluruh anggota KSO tahun pajak terakhir dan fc. BPS/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

4.    Menunjukkan asli dan menyerahkan fc. e-KTP dan KK pengurus PKP KSO.

5.  Softcopy pas foto pengurus PKP KSO terbaru

Jika pengurus adalah WNA

Menunjukkan asli dan menyerahkan fc. Paspor, KITAS, dan KITAP

 

1. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh PKP ybs. 
2. SPT Tahunan PPh OP tahun pajak terakhir dan BPS/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh OP. 
3.Menunjukkan asli dan menyerahkan fc. e-KTP dan KK. 
4.Softcopy pas foto PKP terbaru.

  

Jika PKP adalah WNA

•Menunjukkan asli dan menyerahkan fc. Paspor, KITAS, dan KITAP.

 

 

(Format Surat Permintaan)

 

(Format Surat Pernyataan)

Tarif Pasal 17 KUP

• Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b : peredaran bruto >50 M
• Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b) :  

           berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen)
           dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek
           di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya.

• Tarif PPh Pasal 31E :  

                - peredaran bruto <4,8M  dan
                - 4,8M < peredaran bruto < 50M

contoh :

syarat permohonan SKB

Syarat Permohonan SKB
WP yang berpenghasilan bersifat final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari potongan atau pungutan PPh yang diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan syarat sebagai berikut:

1. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk WP yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya SKB.
2. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani WP atau kuasa WP yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB, untuk WP yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya SKB.
3. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
4. Ditandatangani oleh WP, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Surat Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.

copas from here

syarat pengajuan permohonan PKP

Copas From http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2014/07/tata-cara-pengajuan-pengusaha-kena.html


Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, meliputi:

a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
3. surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

b. Untuk Wajib Pajak badan:

1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing;
3. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
4. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

c. Untuk Wajib Pajak badan bentuk kerja sama operasi (Joint Operation):

1. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing;
4. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
5. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing.

Dokumen lain yang sering disertakan selain yang disebutkan diatas adalah 

1. Bukti sewa/kepemilikan tempat usaha

2. Foto ruangan / tempat usaha

3. Denah tempat usaha

4. Peta lokasi

5. Spesimen penanda tangan faktur (form disediakan KPP) + Fc. KTP Penandatangan Faktur

6. Daftar Harta / Inventaris Kantor

7. Laporan Keuangan (Neraca dan L/R)
8. SPT Tahunan terakhir.

Keputusan permohonan PKP akan diterbitkan paling lambat 5 HARI sejak permohonan diterima lengkap di KPP